Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo menegaskan, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 difokuskan pada sektor prioritas. Yakni pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
Hal itu disampaikan pria yang bakrab disapa Mas Rio itu dalam Rapat Paripurna tentang Pembahasan dan Persetujuan (Pembicaraan Tingkat I) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) P-APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD setempat, Senin, 28 Juli 2025.
“Postur pendapatan daerah yang mencapai kita Rp1,74 triliun. Di P-APBD Tahun 2025 ini kita menyesuaikan belanja untuk memperkuat pelayanan publik dan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar,” ujarnya.
Mas Rio melanjutkan, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp300,3 miliar. Dengan kontribusi terbesar dari sektor retribusi daerah sebesar Rp154,5 miliar dan pajak daerah mencapai Rp95,6 miliar. “Ini mencerminkan tren positif terhadap kemandirian fiskal Kabupaten Situbondo,” tegasnya.
Namun demikian, Bupati membeberkan, lebih dari 82 persen pendapatan masih berasal dari transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah, yakni sebesar Rp1,44 triliun. “Ini menegaskan bahwa ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat masih tinggi, dan menjadi tantangan bersama untuk meningkatkan PAD ke depan,” tuturnya.
Di sisi belanja, kata Mas Rio, alokasi signifikan untuk belanja operasi mencapai Rp1,42 triliun, dengan rincian terbesar pada belanja pegawai Rp717,5 miliar dan barang dan jasa Rp649 miliar. Meski demikian, perhatian khusus juga diberikan pada belanja hibah dan Bansos yang totalnya mencapai Rp58,3 miliar.
Dorongan terhadap belanja modal kata Bupati Situbondo, sebesar Rp170,5 miliar yang di dalamnya terdapat alokasi cukup besar untuk pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp79 miliar. “Belanja infrastruktur ini sebagai kunci pemerataan pembangunan wilayah,” ungkapnya.
Mas Rio menegaskan, ia tak ingin belanja daerah hanya bersifat konsumtif, tapi benar-benar mendorong produktivitas masyarakat, terutama di sektor pertanian dan konektivitas antar wilayah.
“Perubahan APBD juga mempertimbangkan SiLPA Tahun 2024 sebesar Rp104,2 miliar yang akan digunakan sebagai penerimaan pembiayaan untuk menutupi defisit,” imbuhnya.
Lebih jauh, Bupati mengajak DPRD Situbondo untuk bekerja cepat dan tepat demi optimalisasi waktu pelaksanaan program, mengingat perubahan anggaran diajukan pada pertengahan tahun anggaran.
“Saya berharap semangat kolaborasi dan percepatan menjadi landasan dalam proses pembahasan ini. Kita ingin pembangunan berjalan tanpa hambatan, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Situbondo, Mahbub Junaidi mengatakan, kegiatan paripurna yang diselenggarakan ini merupakan tahapan awal dari seluruh rangkaian pembahasan atas Raperda tentang perubahan APBD Tahun anggaran 2025.
“Setelah sebelumnya disepakati bersama KUA-PPAS perubahan APBD 2025, maka setelah itu proses dilakukan oleh TAPD dengan menyusun renja di masing-masing SKPD. Di mana renja itu sebagai dasar untuk penyusunan perubahan APBD dan sekarang disampaikan ke DPRD secara resmi,” ucapnya.
Sesuai dengan mekanisme yang diatur, kata Mahbub, rapat paripurna disertai dengan penyampaian pandangan umum fraksi, penyampaian nota pengantar dan tanggapan dari bupati sebagai bentuk jawaban atas pandangan umum fraksi.
“Hari ini hanya pembahasan dan untuk persetujuan nanti ketika pembicaraan tingkat II. Setelah ini akan kita lanjutkan dengan rapat komisi dan rapat di badan anggaran bersama TAPD. Kemudian kalau sudah sesuai angkanya ketika di bahas oleh komisi, baru kita melakukan pembicaraan tingkat II dengan mengadakan paripurna,” tutup Ketua DPRD Situbondo. (*)
