SITUBONDO.KLIKSURABAYA.CO.ID-Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyerahkan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo pada Senin 24 Agustus 2026 dengan proyeksi APBD sebesar Rp1,35 triliun.
Agenda paripurna tersebut membahas penyerahan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 sebagai landasan kerja bersama antara Pemerintah Kabupaten Situbondo dan legislatif dalam merumuskan arah kebijakan anggaran setahun ke depan.
Bupati Situbondo yang akrab disapa Mas Rio menjelaskan bahwa postur anggaran 2027 tetap mengacu pada visi-misi daerah dengan atensi khusus pada tiga sektor pelayanan dasar, yakni infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Infrastruktur pendidikan kita mendapatkan porsi rehabilitasi yang relatif besar. Selain itu, perbaikan jalan juga menjadi perhatian serius,” ujar Mas Rio usai rapat paripurna.
Terkait infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Situbondo berkomitmen membantu perbaikan jalan desa yang rusak karena keterbatasan anggaran pihak desa.
“Kami siap melakukan intervensi anggaran ke jalan desa, asalkan ada mekanisme pelimpahan aset yang jelas ke kabupaten terlebih dahulu,” tambahnya.
Di sektor kesehatan, Mas Rio menegaskan komitmennya agar seluruh warga Situbondo mendapatkan jaminan kesehatan gratis melalui program BPJS dengan dukungan anggaran sekitar Rp69 miliar sesuai permintaan pihak BPJS untuk tahun berjalan.
Meski demikian, sinkronisasi data penerima bantuan masih menjadi tantangan utama.
“Dinamika perbedaan data di lapangan masih sangat tinggi. Kami sedang melakukan konsolidasi data agar seluruh warga Situbondo terlayani dengan optimal tanpa ada yang terlewat,” tegasnya.
Mas Rio juga menyinggung potensi kelonggaran ruang fiskal daerah jika pembiayaan gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi dialihkan ke pemerintah pusat.
Saat ini, belanja rutin daerah berada di angka Rp550 miliar dan membengkak menjadi Rp770 miliar jika digabung dengan belanja PPPK.
“Jika beban PPPK diambil alih pusat, ruang fiskal kita akan jauh lebih longgar untuk mendanai pembangunan infrastruktur lainnya,” jelasnya.
Mas Rio mengungkapkan adanya perbedaan signifikan terkait data kondisi jalan mantap di Situbondo.(***)
